Situs-situs Pemerintah, Apa yang Bisa Diharapkan?

Barangkali sebagian besar Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Provinsi telah memiliki situs tersendiri. Di Bali , semua Pemkab dan Kodya telah mempunyai website sendiri. begitu pula dengan Pemerintah Provinsi Bali.

Jika kita amati, setiap situs memiliki keseragaman isi dan desain. Desain jama baheula, sistem kadang ada yang masih menggunakan CMS gratisan….

Seolah-olah ada Perundang-undangan khusus yang mengatur tentang isi dari sebuah website Pemda.  Yang kita temukan di setiap situs Pemda kebanyakan adalah Peraturan Daerah masing-masing, sedikit profil daerah tersebut, dan perkenalan singkat para pejabat baik legislatif maupun eksekutif dari Pemkab bersangkutan.

Sedangkan berita-beritanya? Kebanyakan copy paste dari surat kabar.  Lihatlah website ini.  Meski ada beberapa website Pemda yang rajin melakukan update mengenai kegiatan atau peristiwa yang terjadi di daerahnya seperti website ini.

Dari perspetif kita sebagai pengunjung website pemerintah, apa sebenarnya yang diharapkan dari sebuah situs Pemerintah? Jawabannya tentu bermacam-macam, tergantung dari kepentingan masing-masing. Jika seorang mahasiswa, dosen atau peneliti mungkin akan mencari bahan penelitian, jika pengusaha mungkin akan mencari informasi mengenai iklim investasi, jika wisatawan akan mencari informasi wisata.

Sedangkan dari perspektif birokrasi nampaknya berbeda. Boleh saja setiap birokrasi membanggakan situsnya yang bernilai milyaran rupiah. Namun, mereka tidak tahu apa sebenarnya tujuan dari website. Mereka tidak pernah tahu berapa banyak pengunjung websitenya. Yang penting kan punya? Masalah ada yang ngeklik atau tidak, bukan urusan saya dong? Mungkin begitulah kira-kira pemahaman para penentu kebijakan di masing-masing birokrasi ini.

Tidak mengherankan jika proyek sebuah website pemerintah kerap dituding sebagai ajang korupsi. Tudingan sinis masyarakat tidak bisa disalahkan. Wajar masyarakat menuntut sebuah website yang bisa menjembatani komunikasi antara masyarakat dengan birokrasi. Ketika komunikasi ini gagal karena lemahnya pemahaman komunikasi dari pengelola website pemerintah, masyarakat akan protes.

Sebuah website pemerintah hendaknya mempunyai 3 segmen yang berbeda, yaitu Pemerintah dengan Pemerintah, Masyarakat dengan Pemerintah, dan Pebisnis dengan Pemerintah. Jika diamati, website pemerintahyang bertebaran sekarang kebanyakan belum mempunyai segmen yang jelas. (Pak Nukman juga membahas masalah ini di blognya).

Berikut website Pemerintah Kabupaten di Bali.

• Kota Denpasar
• Kab. Badung
• Kab. Gianyar
• Kab. Klungkung
• Kab. Bangli
• Kab. Karangasem
• Kab. Jembrana
• Kab. Buleleng

Adakah di antara website itu sudah memuaskan Anda ketika mengunjunginya?